pendidikan pelayanan khusus

Artikel 1 :


Senin, 2009 Mei 25
Pendidikan Layanan Khusus untuk Daerah-daerah Bencana
Jakarta, Kompas - Model pendidikan di daerah pascabencana gempa bumi dan tsunami Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) hendaknya disertai kebijaksanaan dan perlakuan khusus, mengingat situasinya sangat tidak normal dibandingkan daerah-daerah lainnya. Perlakuan serupa juga harus diberikan kepada daerah-daerah yang sebelumnya dilanda gempa bumi, seperti Alor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nabire di Papua.Pendidikan layanan khusus bisa diwujudkan antara lain dengan membangun sekolah berasrama atau pesantren. Terhadap siswa dan mahasiswa yang kehilangan dokumen dalam melanjutkan pendidikan, seperti ijazah dan rapor, harus diberikan kemudahan administratif.Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi tersebut secara khusus membahas langkah-langkah penanganan pascabencana alam di NAD dan Sumut, serta Papua dan NTT.Pada kesempatan itu, Mendiknas Bambang Sudibyo antara lain didampingi Sekjen Depdiknas Baedhowi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, dan Dirjen Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro.Wakil Ketua Komisi X DPR Anwar Arifin menegaskan, pendidikan layanan khusus di daerah bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 Ayat (2) berbunyi: pendidikan layanan khusus diberikan kepada peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.Berkaitan dengan itu, Mendiknas telah menyiapkan langkah-langkah penanganan jangka pendek (1-6 bulan) dan jangka panjang (4-5 tahun). Penanganan jangka pendek bertujuan memulihkan kembali kelangsungan proses pembelajaran dalam situasi darurat. Tahapan ini mencakup pendidikan formal (persekolahan) dan non formal (luar sekolah).Pada jalur formal, Depdiknas sedang membangun sekolah tenda dengan kapasitas 40 orang per kelas. Setiap kelas ditangani tiga orang guru. Sekolah darurat didirikan di sekitar lokasi pengungsian sehingga kegiatan belajar-mengajar sudah bisa dimulai paling lambat 26 Januari 2005.Guru bantuKhusus untuk wilayah NAD, Depdiknas juga segera mengisi kekurangan tenaga guru yang meninggal akibat bencana. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi mengatakan, pada tahap awal, guru bantu yang ditugaskan di NAD tidak lain adalah para guru bantu yang baru saja dikontrak untuk daerah itu."Kebetulan, pada akhir 2004, di NAD telah dikontrak sekitar 3.000 guru bantu. Untuk sementara mereka itulah yang diterjunkan mengisi kekurangan guru di daerahnya," ujar Indra.Ia menambahkan, jumlah yang dibutuhkan untuk bertugas di sekolah-sekolah darurat di sekitar kamp pengungsi sekitar 2.800 orang. Daripada gegabah mengontrak guru bantu baru, akan lebih efektif jika guru yang sudah telanjur dikontrak tadi difungsikan secara optimal.Lagi pula, secara sosio-kultural, para guru bantu tersebut sudah paham situasi masyarakat Aceh. Peran ganda mereka sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat hidup para murid dan guru agar bisa melupakan trauma bencana."Jika nanti ternyata masih dibutuhkan tambahan guru bantu, tentu ada perekrutan guru bantu sesuai jumlah yang dibutuhkan," ujar Indra.Jumlah yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah sekolah darurat maupun sekolah permanen yang didirikan pascabencana. Sekolah darurat maupun sekolah permanen yang dibangun itu mungkin hanya 70-80 persen jumlahnya dari sekolah yang rusak. Sebab, dua-tiga sekolah yang kekurangan murid dapat digabung jadi satu.Pada jalur nonformal, Depdiknas dan para relawan dalam situasi darurat belakangan ini memberikan layanan pendidikan untuk membangkitkan semangat hidup para korban di kamp-kamp pengungsi. Layanan yang dimaksud berupa program pendidikan anak usia dini bagi usia 0-6 tahun, taman bacaan masyarakat bagi anak usia 7-18 tahun, serta kecakapan hidup bagi usia 18 tahun ke atas.Kepada pers seusai rapat, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan di daerah bencana akan tetap dilakukan. Karena situasinya tidak normal, waktu ujian akhir dan standar soalnya tentu dirancang khusus.Meski begitu, Mendiknas mengisyaratkan akan tetap menerapkan standar angka kelulusan secara nasional. "Ibarat net untuk main voli, standar kelulusan itu harus tetap distandarkan. Kalau netnya kerendahan, semua orang nanti bisa men-smash," katanya.Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya gempa dan tsunami, Komisi X meminta Depdiknas memperkaya muatan kurikulum SD hingga perguruan tinggi mengenai langkah antisipasi.Berkait dengan penggunaan anggaran untuk pemulihan kegiatan pendidikan, Komisi X menekankan prinsip kehati- hatian. Depdiknas diminta melaporkan secara rinci jumlah dan asal bantuan serta rencana alokasinya. Paling lambat Februari 2005, Depdiknas diminta mengajukan rencana menyeluruh dari rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah bencana. (NAR/INE).
Sumber: http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0501/14/humaniora

Artikel 2 :

BELAJAR DI RUMPUN BAMBU, GAYA SEKOLAH ANAK DAYAK MERATUS
Banjarmasin,1/5 (ANTARA)- Rindangnya pohon bambu Desa Hampang bagian dari Desa Urin, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi lokasi belajar puluhan anak masyarakat Dayak Pegunungan Meratus, kawasan setempat.
Beralaskan, dedaunan puluhan anak duduk sambil menulis dan membaca dibawah bimbingan guru kunjung yang datang dari desa non jauh dengan berjalan kaki hanya untuk memberikan pelajaran, bagaimana cara membaca, menulis dan menghitung.
Para anak sekolah yang juga harus datang berjalan kaki menempuh waktu tiga hingga lima jam menyusuri jalan setapak, naik dan turun gunung, melewati jeram, lembah serta jalan bersemak ada onak dan duri, membuat waktu belajar sekolah yang disebut Sekolah Dasar (SD) Kecil tak bisa ditentukan begitu saja.
Anak-anak itupun bersekolah setelah membantu orang tuanya menggarap ladang tugalan (sawah padi gunung) atau menyadap karet serta mencari damar.
“Bagi kami apapun fasilitas yang tersedia tak masalah, yang penting bagaimana para anak pedalaman Kalimantan ini, setidaknya bisa membaca dulu,” kata Hijri seorang guru kunjung yang bersedia melajari para anak masyarakat terisolir tersebut.

foto bpost
Terdapat tiga guru kunjung yang bersedia mendatangi lokasi belajar SD kecil di kawasan yang berlembah itu, selain Hijri juga ada Sumardi selaku kepala sekolahnya, serta seorang guru lagi. Mereka memperoleh upah sekitar Rp400 ribu per bulan dari pemerintah.
Proses belajar itupun tak bisa disetiap hari hanya ditentukan hari-hari tertentu saja, dan belajarpun bisa bubar seketika saat turun hujan.
Pelajaran yang diajarkan para guru kunjung antara lain, adalah pelajaran bahasa Indonesia, matematika, biologi, PPKN, serta pelajaran agama Budha, karena sebagian besar warga setempat adalah agama nenek moyang mereka Kaharingan (kepercayaan animisme) yang hampir menyerupai agama Budha lalu kemudian sebagian warga memeluk agama Budha.
Dapau (40 th) ayah dari SD kecil yang juga penduduk setempat, merasa bangga adanya SD kecil itu, karena kehadiran sekolah khusus itu, maka sudah ada beberapa anak setempat bisa memnbaca dan menulis serta cara menghitung melalui pelajaran matematika.
“Sejak zaman dulu, baru sekarang warga kami bisa membaca dan menulis, diantaranya adalah anak saya,” kata Dapau didampingi warga lainnya yang berkerumun ketika berada di lokasi itu ikut hadir saat peresmian bangunan SD kecil oleh Bupati Balangan, Ir Sefek Effendi.
Bupati Balangan bersama, Ketua Umum PWI Pusat, Haji Tarman Azzam, Ketua PWI Kalsel Faturahman serta puluhan wartawan dan pejabat Balangan mendatangi lokasi masyarakat Dayak Meratus tersebut berkaitan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Kalsel,Selasa (29/4) lalu.
Menurut Sefek Effendi kepada pers, belajar di bawah pohon bambu tersebut berlangsung selama enam bulan, setelah itu warga setempat bergotong royong membuatkan semacam pondokan dengan ruangan yang mampu menampung 20 murid sekolah.
Pondokan terbuat dari atap daun dan dinding bambu berlantaikan tanah, dibuat sedemikian rupa, disediakan bangku-bangku duduk yang memanjang terbuat dari batangan bambu pula.
Dengan fasilitas seadanya itulah kemudian para murid bisa belajar dengan lebih tertib, kata Sefek Effendi seraya menunjuk pondokan tersebut.
Pondokan yang merupakan SD kecil tersebut sempat digunakan beberapa bulan pula tetapi kini sudah tak dimanfaatkan lagi hingga mulai runtuh, dimana-mana atapnya berlubang dan tidak terawat lagi setelah dibangunkan gedung SD kecil yang lebih permanen dengan bahan kayu yang tak jauh dari lokasi tersebut.
Kedatangan Bupati ke areal penghasil karet alam, rotan, kemiri, damar, dan padi tugal (gogo) tersebut dalam rangkaian meresmikan gedung agak permanen SD kecil tersebut.
Di sekolah SD kecil itu menampung anak warga bukit (panggilan warga pedalaman) antara 15 hingga 20 orang per sekolah, dan mereka sekolah hanya sampai kelas tiga saja, setidaknya mereka sudah bisa menghitung dan membcaca.
Setelah mereka dinilai lulus di SD kecil itu barulah mereka bisa melanjutkan ke SD Negeri atau SD yang resmi sampai dengan lulus kelas enam.
Untuk melanjutkan hingga kelas enam anak anak itu bisa bersekolah ke SD terdekat seperti dibukota kecamatan Halong atau Awayan.
SD kecil ini terpaksa didirikan untuk menolong anak warga Dayak yang rumah tinggalnya begitu terpencar dari satu gunung ke gunung yang lain sehingga untuk mengajak mereka sekolah ke SD resmi agak sulit karena lokasi yang terpencer-pencar itu.
Oleh karena itu Pemkab Balangan berinisiatif mendirikan SD kecil di lokasi-lokasi tertentu agar anak itu bisa menjangkaunya, karena lokasi Pegunungan Meratus itu terpencar di wilayah itu maka didirikanlah enam lokasi SD kecil.
Saat presemian tersebut Ketua Umum PWI Tarman Azzam, bahkan sempat menjadi guru dadakan di sekolah yang menampung anak-anak Pegunungan Meratus itu.
Sekolah khusus yang diresmikan itu satu dari enam sekolah serupa di kawasan perbukitan Pegunungan Meratus Kabupaten Balangan. Selain di Desa Hampang SD kecil juga ada di desa Tengger, Desa Wayuanin, Desa Ajung, Palaran, serta Desa Lebero Sungkai.
Seluruh lokasi SD kecil itu menyebar di pegunungan Meratus tersebut, ada yang berdekatan dengan ibukota kecamatan Halong atau ibukota kecamatan Tebing Tinggi, dan Awayan.
Berdasarkan keterangan terdapat sekitar empat ribu Kepala Keluarga (KK) warga di kawasan perbukitan tersebut, dan dari jumlah itu sekitar 500 anak usia sekolah yang harus diberikan pelajaran agar mereka tidak lagi buta huruf seperti orang tua mereka.
Selain itu juga diberikan pelajaran paket A untuk warga yang sudah berusia di atas 15 tahun agar warga juga bisa membaca, melalui jasa guru kunjung tersebut.
Berdasarkan pemantauan ANTARA lokasi SD Kecil yang diresmikan tersebut terletak cukup jauh di Pegunungan Meratus, yakni jarak 22 KM dari Halong. sementara Halong sendiri berjarak sekitar 240 Km Utara Banjarmasin.
Banjarmasin Halong agaknya tak masalah karena tersedianya jalan darat yang memadai, hanya saja antara Halong menuju Pegunungan Meratus yang medannya sangat berat karena tak tersedia jalan darat memadai.
Untuk menempuh perjalanan tersebut, rombongan PWI Kalsel, dan Pemkab Balangan serta Ketua PWI Tarman Azzam harus menempuh perjalanan yang melelahkan, dengan jalan yang seadanya dan berliku-liku menempuh lembah dan gunung.
Bahkan mobil Tarman Azzam dan Bupati Balangan sempat amblas pada lokasi jalan yang rusak berat, karena jalan dari tanah yang belum ada pengerasan akibatnya jalan berlubang-lubang besar, becek, berlumpur dan berair.
Untung saja beberapa petugas sudah disiapkan untuk membantu mobil rombongan yang amblas di lokasi sulit tersebut sehingga perjalanan rombongan sampai ke tujuan.
Tak heran ketika sampai ke lokasi SD Kecil yang paling dekat dengan ibukota kecamatan itu, banyak anggota rombongan yang kelelahan, dan terpaksa istirahat dulu di bawah pepohonan sebelum mengikuti upacara peresmian SD kecil tersebut
Peresmian SD kecil itu dilakukan setelah selesainya peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diikuti ribuan masyarakat di lapangan Kota Halong yang sekaligus mencanangkan gerakan gemar membaca bagi masyarakat pedalaman Kalsel tersebut.

Sumber: inuddin.wordpress.com/2008/05/01/belajar-di-rumpun-bambu-gaya-sekolah-anak-dayak-meratus-2/

Artikel 3 :

Minggu, 2009 Mei 24
Dana Siswa Miskin Lamongan Rp 120.000 per Bulan
LAMONGAN, RABU - Besaran anggaran bantuan khusus siswa miskin di Kabupaten Lamongan tahun 2009 direncanakan naik dari Rp 65.000 hingga menjadi Rp 120.000 per bulan per siswa. Jatah bantuan tersebut rencananya diberikan kepada 4.112 siswa SMA, SMK dan MA sama seperti tahun 2008 lalu.

Kepala Bagian Humas dan Informasi Komunikasi Lamongan Aris Wibawa, Rabu (7/1), mengatakan sampai saat ini Surat Keputusan (SK) alokasi bantuan khusus siswa miskin (BKSM) Lamongan untuk tahun 2009 belum turun. Untuk sementara, masih menggunakan acuan data BKSM yang lama sebanyak 4.112 siswa di 61 lembaga pendidikan setingkat SMA, MA dan SMK.

"Bantuan akan diterimakan selama 12 bulan dengan besaran sementara dibuat sama Rp 65.000 per siswa perbulan. Total anggaran BKSM mencapai Rp 3,207 miliar," kata Aris.

Dia mengatakan ada rencana kenaikan besaran dana BKSM dari semula diterimakan sama Rp 65.000 baik untuk siswa SMA, SMK maupun MA menjadi variatif. BKSM untuk siswa siswa naik menjadi Rp 90.000, dan Rp 120.000 untuk siswa SMK, sedang untuk siswa MA tetap Rp 65.000.

Sampai saat ini SK kenaikan besaran BKSM tersebut belum turun, sehingga Dinas Pendidikan Lamongan sementara ini masih mengacu pada ketentuan lama. "Besarnya besaran BKSM untuk siswa SMK dinaikkan dimungkinkan terkait dengan prioritas program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan mengkonsentrasikan pada sekolah kejuruan dalam rangka menyiapkan angkatan kerja," kata Aris.

Aris menjelaskan program BKSM merupakan dana sharing antara APBN 40 persen, APBD Provinsi 30 persen dan APBD Kabupaten 30 persen. Pada prinsipnya BKSM dikucurkan agar jangan sampai ada siswa miskin, terutama tingkat SMA, MA dan SMK, tidak bisa sekolah dengan alasan tidak ada biaya.

Penyaluran BKSM dilakukan lewat lembaga sekolah untuk dikelola. Peruntukan BKSM bisa untuk pengadaan buku maupun Lembar Kerja Siswa (LKS) dan peningkatan mutu kegiatan belajar sekolah. "Kalau diperlukan, BKSM bisa diperuntukkan membiayai transportasi sisw a miskin. Meski diperkenankan peruntukan uang transportasi tidak dilaksanakan karena dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan," katanya.

Aris menambahkan besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga naik. Berdasar surat dari Menteri Pendidikan Nasional besaran BOS akan naik dari Rp 21.000 menjadi Rp 33.000 per bulan per siswa tingkat SD. BOS untuk tingkat SMP naik dari Rp 29.500 menjadi Rp 37.500 per bulan persiswa. "Namun jatah alokasi BOS di Lamongan untuk berapa siswa belum ditentukan," ujarnya.
D

Artikel 4 :

Pendidikan Kesehatan Ibu Anak di Papua
TIMIKA, SABTU - Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) - sebuah lembaga nirlaba bentukan PT Freeport Indonesia (PTFI) secara periodik memberikan pendidikan kesehatan bagi masyarakat pedalaman Kabupaten Mimika, Papua khususnya kaum ibu dan anak-anak di wilayah Tembagapura.

"Pendidikan kesehatan bagi kaum perempuan khusus ibu-ibu dan anak-anak secara periodik diselenggarakan oleh Biro Kesehatan LPMAK di kawasan Tembagapura. Secara rutin kami menemui masyarakat di Kampung Tsinga, Aroanop, Banti, Utikini dan sejumlah kampung lain di dataran tinggi Tembagapura," kata salah seorang tenaga medis di RS Waa/Banti (RSWB) - sebuah RS milik LPMAK, dr. Milka Tiranda di Tembagapura, Sabtu.

Menurut dia, masyarakat setempat harus terus didampingi agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pendampingan itu melalui pendidikan kesehatan untuk kaum perempuan dan anak-anak khususnya para siswa di sekolah di SD dan SMP Banti.

Pendidikan kesehatan bagi anak-anak SD dan SMP Banti dilakukan pada setiap Jumat dengan topik kebersihan diri dan lingkungan, kebersihan gigi, makanan sehat, masalah kecacingan, tuberculosis, diare, malaria, HIV/AIDS, lakohol dan bahaya lainnya.

Sedangkan pendidikan kesehatan bagi kaum ibu di Kampung Banti dan Opitawak berlangsung pada setiap Rabu di gereja dengan topik yang sama seperti yang diberikan kepada para siswa SD dan SMP namun ditambah lagi dengan pentingnya imunisasi, pertumbuhan bayi dan anak, vitamin A dan meningitis.

"Di RSWB pun diberikan pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga khususnya penderita rawat jalan dan rawat inap serta keluarganya dengan topik antara lain radang paru, meningitis, kurang gizi, diare, tuberculosis, " kata mantan dokter PTT di Puskesmas Maripi, Manokwari, 1995-1997 itu.

Sedangkan untuk pelatihan kader Posyandu, targetnya adalah ibu-ibu di Kampung Banti, Opitawak dan Kimbeli.Program ini terjadwal tiga kali dalam setahun dengan topik pelaksanaan Posyandu berupa cara mencatat (registrasi), cara menimbang, cara mengisi Kartu Menuju Sehat (KMS) dan penyuluhan imunisasi.

"Secara rutin juga dilaksanakan bulan Vitamin A pada setiap Februari dan Agustus serta melakukan pelatihan imunisasi untuk kader," kata dr Tiranda yang mantan dokter di RSUD Fak Fak, Papua Barat tahun 2001-2004 itu.

LPMAK juga selain menggiatkan Pos Yandu juga memberikan pelatihan bagi ibu-ibu di Kampung Banti mengenai cara mengolah makanan tambahan. Makanan tambahan ini diberikan kepada anak-anak selain di rumah juga pada saat kegiatan di Posyandu.

Artikel 5 :

Bisnis Internasional, Program Studi Baru di Binus
JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun ini Universitas Bina Nusantara (Binus) membuka sebuah program studi baru di Binus International, yaitu Bisnis Internasional (International Business). Gelar yang diberikan oleh program ini adalah sarjana ekonomi dari Universitas Binus dan bachelor of arts dari mitra universitas mancanegara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Judi Arto, General Manager Marketing Bina Nusantara. Menurut Judi, salah satu keunikan program baru ini adalah pemberian gelar ganda dengan mitra universitas mancanegara atau gelar tunggal dengan pilihan belajar di luar negeri.

Dengan kurikulum yang komprehensif untuk mempersiapkan mahasiswa berkarier di bidang bisnis dan manajemen, fokus utama program ini adalah mengembangkan pemahaman tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia bisnis di pasar internasional.

"Selain itu juga mengenai pengembangan mata kuliah dan keterampilan lintas budaya, pengembangan keterampilan berkaitan dengan tempat bekerja, serta pengambilan keputusan melalui studi kasus," kata Judi.

Menurut Judi, kompetensi lulusan yang akan dihasilkan pun diharapkan memiliki keterampilan manajemen yang dibutuhkan untuk berkarier di bidang bisnis. "Lulusan program ini juga akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkarier di tempat kerja yang memiliki keberagaman budaya." kata Judi.

Bekerja Sebelum Wisuda

Judi menuturkan, saat ini jurusan yang tergolong paling diminati di Universitas Binus adalah Jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, Marketing Communication, Manajemen, dan Akuntasi. Selain itu, program Binus International yang menawarkan double degree (sarjana dan bachelor) juga banyak diminati oleh para calon mahasiswa.

Untuk tahun akademik 2009/2010, universitas yang memegang pengakuan manajemen mutu dari ISO 9001 dan Malcolm Baldrige ini sudah membuka pendaftaran sejak September 2008. "Pendaftaran mahasiswa baru akan kami buka sampai dengan Agustus 2009," kata Judi.

Menurut Judi, banyak cara dilakukan Binus untuk menciptakan daya tarik kampusnya di mata calon mahasiswa, salah satunya adalah pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship) dengan proyek akhirnya berupa pembuatan sebuah business plan.

Selain itu, sebagai kampus yang temasuk dalam 50 Promising Indonesian Universities versi Dikti, setiap tahun kelembagaan Binus Career juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 1.000 perusahaan dan menawarkan lebih dari 15.000 lowongan pekerjaan untuk mahasiswa dan para lulusan universitas ini. "Bahkan, menurut survey yang dilakukan oleh Binus Career, 72 persen lulusan Binus sudah bekerja sebelum mereka diwisuda," kata Judi.

Artikel 6 :

Pendidikan Seks Harusnya Dimulai dari Keluarga
JAKARTA, SELASA - Masalah seksual masih tabu untuk dibicarakan, baik dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga, sehingga banyak informasi keliru tentang pengetahuan seksual. Hal ini perlu segera dibenahi melalui pendidikan seksual sesuai usia dan pendidikan.

"Informasi mengenai seks banyak didapatkan dari media cetak dan elektronik yang sangat mudah diakses oleh anak-anak dan remaja, " kata ahli penyakit kulit dan kelamin dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Sjaiful Fahmi Daili, Selasa ( 25/11), di Jakarta.

Agar tidak memperoleh informasi keliru mengenai pengetahuan seksual, lanjut Sjaiful, materi pendidikan seksual seharusnya diperkenalkan dalam keluarga dan di luar lingkungan keluarga terutama di sekolah. Karena sebagian masyarakat masi h tabu berbicara mengenai seksual, banyak anak perempuan kebingungan ketika pertama kali mendapat menstruasi, ujarnya.

Pemberian pendidikan seksual bukan berarti membuka peluang untuk perilaku seks bebas, melainkan lebih menekankan mengenai perbedaan lelaki dan perempuan secara seksual, kapan terjadi pembuahan, apa dampaknya jika berperilaku seks tanpa dilandasi tanggung jawab termasuk risiko terkena infeksi menular seksual, kata Sjaiful.

Berbagai jenis infeksi menular seksual pada perempuan dan laki-laki dapat menyebabkan infeksi saluran reproduksi atau ISR dan komplikasi yang berlanjut. Hal ini terutama karena keterlambatan diagnosis dan penanganan yang tidak tepat. Apalagi, beberapa jenis infeksi menular seksual pada wanita tidak menimbulkan gejala khas, ujarnya.

Sjaiful menjelaskan, ditinjau dari segi usia ternyata pasien IMS yang paling menderita adalah kelompok usia muda, karena perilaku dan kondisi biologisnya yang belum matang. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok ini, khususnya para remaja yang selama ini terabaikan. Salah satunya, dengan mengenalkan pendidikan seksual disesuaikan umur dan pendidikan, kata dia.

Artikel 7 :

Pendidikan Khusus Korpaskhas TNI AU Paripurna
JAKARTA, SELASA — Komandan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Marsma Harry Budiono menutup dua pendidikan, Kursus Komandan Kompi dan Kursus Spesialisasi Bravo, di Wing III Diklat Paskhas, Pangkalan Udara TNI AU Sulaiman, Bandung, Selasa, (9/12).

Kedua jenis pendidikan berlangsung tiga bulan diikuti 18 orang prajurit Paskhas berpangkat perwira dari batalyon satuan jajaran Korpaskhas seluruh Indonesia (Sus Danki) dan 29 orang prajurit Paskhas (Sus Bravo).

Predikat siswa terbaik diperoleh Letda Pasukan David Dulinggomang dari Batalyon 461 Paskhas Jakarta dan Prada Laude Ronie dari Detasemen Bravo.

Dalam pidato sambutannya, Harry mengatakan, penyelenggaraan kedua jenis pendidikan kursus tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan prajurit Paskhas yang siap digunakan sesuai kemampuan untuk mendukung, baik tugas-tugas Korpaskhas, maupun tugas bersama satuan TNI lain.


Artikel 8 :

Upaya Pemberian Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak adalah buah hati dalam setiap keluarga. Tanpa anak, keluarga akan terasa sepi, gelap, dan tanpa warna. Tak heran jika ketemu teman lama yang pertama kali terlontar adalah pertanyaan berapa anakmu sekarang? Bukan berapa mobilmu, rumahmu atau yang lainnya.

Sering terdengar ungkapan anak adalah titipan dari yang Maha Pencipta, maka peliharalah dengan sebaik-baiknya, berilah tempat yang paling baik, jadikanlah manusia yang berguna karena anak itu terlahir suci adanya seperti kertas putih. Bagaimana kertas itu menjadi penuh warna tergantung pada orang tua dan lingkungan yang akan memberi warna maupun coretan pada kertas tersebut.

Interaksi anak dengan orang tua ketika di rumah, dengan guru dan teman ketika di sekolah dan dengan tetangga atau orang lain ketika di masyarakat akan membentuk berbagai karakter dalam diri anak tersebut. Ada yang pendiam, periang, egois, peramah, cerdas, bodoh, pemurung, sosial dan sebagainya. Semua karakter-karakter ini tentunya sebagai akibat dari proses pewarnaan pada diri anak.

Pada mulanya, pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak cacat, baik cacat fisik maupun mental. Anak-anak yang cacat fisik sejak lahir, seperti tidak memiliki kaki atau tangan yang sempurna, buta warna, atau tuli termasuk anak berkebutuan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus kemudian berkembang menjadi anak yang memiliki kebutuhan individual yang tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Pengertian anak berkebutuhan khusus tersebut akhirnya mencakup anak yang berbakat, anak cacat, dan anak yang mengalami kesulitan.

Selama ini cara pandang terhadap anak berkebutuhan khusus, masih negatif maka pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus juga belum dapat memperoleh hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Persamaan hak sebenarnya telah diatur dengan berbagai perangkat perundangan formal, tetapi permasalahannya tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran peraturan yang ada, sehingga masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh haknya. Sehubungan dengan itu maka guru sebagai ujung tombak pendidikan formal perlu memberikan layanan secara optimal bagi semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan mendasar yang hendak ditelaah dalam makalah ini adalah bagaimana upaya memberikan hak-hak anak berkebutuhan khusus?

3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan upaya memberikan hak-hak anak berkebutuhan khusus.

Penyusunan makalah ini bermanfaat secara teoretis, untuk mengkaji upaya dalam memberikan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Secara praktis, bermanfaat bagi:
(1) para pendidik untuk memperhatikan dan memberikan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus,
(2) mahasiswa agar memahami cara memberikan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus.

B. PEMBAHASAN

Always say you yes for children. Selalu berkatalah ya pada anak. Jarang didapati guru yang demikian ini. Rata-rata mereka melarang siswa-siswanya melakukan sesuatu. Contoh jangan manjat pagar nanti jatuh, jangan main api nanti terbakar dan sebagainya. Padahal siswa saat melakukan hal tersebut pada kondisi senang dengan hal baru, menemui keasyikan dan mencoba untuk belajar dari hal tersebut. Pada tarap belajar inilah nantinya akan timbul suatu kreativitas pada diri siswa tersebut. Mereka akan berhenti jika ternyata api itu panas, ataupun tidak akan melakukan lagi ketika mereka jatuh dari suatu pagar tersebut.

Larangan-larangan semacam ini tentunya dapat mematikan kreativitas siswa. Siswa akan selalu dalam lingkaran ketidaktahuan, ketakutan, tidak berani mencoba sesuatu yang baru. Namun kadang guru sendiri tidak menyadari akan hal ini. Seharusnya untuk hal-hal baru seperti diatas siswa diberi kesempatan untuk mencoba melakukan sementara guru tetap memberi pengawasan sehingga siswa dapat bereksperimen dengan aman.

Guru tidaklah selalu bersikap sebagai petugas hukum di lingkungan sekolah. Di mana biasanya guru yang membuat peraturan. Kemudian mereka pula yang memberi sanksi atau hukuman pada siswanya, jika siswa melakukan suatu kesalahan, misalnya dengan disuruh lari mengitari halaman, berdiri di depan kelas, memukul dengan sabuk atau tindakan lain yang lebih mengarah pada hukuman fisik.

Sebenarnya guru dapat bersikap lebih demokratis pada siswa, mencoba membicarakan dengan siswa hal-hal apa saja yang baik dapat mereka lakukan, mana yang baik dan mana yang tidak. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan mengklarifikasi antara hal yang baik dan yang tidak untuk kemudian disusun sebagai suatu peraturan secara bersama dan demokratis. Dalam menentukan hukuman hendaknya juga dengan sikap yang demokratis. Cobalah siswa untuk menentukan hukuman sendiri sebagai sikap pertanggungjawaban terhadap kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Guru harus mampu menyediakan media untuk siswanya sebagai upaya untuk menelurkan siswa yang cerdas dan kreatif. Pernyataan tersebut selaras dengan teori teori pendekatan ekologis dan genetis yang diungkapkan oleh Spiel (1994), Oerter (1992), Scarr&Mc. Cartney (1982). Menurut pandangan mereka, perkembangan siswa selalu berupa interaksi antara bakat (genotip) dan lingkungan. Setidaknya ada tiga hasil interkasi genotip dan lingkungan (Kartono, tahun 1995:119).

Pertama, adanya hasil interaksi genotif-lingkungan yang bersifat pasif. Hal ini timbul karena guru memberi lingkungan yang sesuai dengan bakat mereka sendiri. Misalnya guru yang gemar musik akan selalu memberikan lingkungan musik pada siswanya sehingga siswa sejak awal hidup dalam lingkunga musik tersebut.

Kedua, hasil interaksi genotif-lingkungan yang bersifat evokatif . Hal ini timbul karena siswa dengan bakat berbeda-beda menimbulkan berbagai macam reaksi terhadap lingkungan sosialnya. Contohnya siswa masa usia sekolah sering melakukan hal-hal yang seenaknya saja sehingga menimbulkan perhatian pada orang lain yang mempengaruhi perilakunya sendiri lagi.

Ketiga, hasil interaksi genotif-lingkungan yang bersifat aktif. Hal ini timbul karena seseorang memilih lingkungan yang cocok dengan pribadinya sendiri. Kebanyakan terjadi pada usia remaja dan sering dilakukan bersama-sama dengan pencarian identitas ego atau citra diri atau jati diri.

Terkait dengan hal di atas, ada beberapa landasaran yuridis formal yang mendasari upaya untuk memberikan hak-hak pada anak berkebutuhan khusus, diantaranya yaitu :

1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang hak mendapat pendidikan.

2. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 3, 5 dan 32 tentang pelayanan pendidikan khusus.

3. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53

4. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5 tentang penyandang cacat.

5. Deklarasi Bandung (Nasional) "Indonesia menuju pendidikan inklusif" 8-14 Agustus 2004.

Sejalan dengan hal tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 menetapkan konfensi hak anak termasuk di dalamnya hak anak yang berkebutuhan khusus, di antaranya:

1. Dalam deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dinyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus.

2. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak anak, "anak karena tidak memiliki kematangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran."

3. Di semua negara bagian di dunia, ada anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti itu membutuhkan perhatian khusus.

Menurut Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan pemerintah (Suyanto, 2005:225) oleh karena itu upaya untuk memberikan pelayanan kepada anak yang berkebutuhan khusus hendaknya melibatkan :
(1) kerja sama dengan orang tua,
(2) kerja sama antara guru,
(3) kerja sama organisasi profesional,
(4) kerja sama dengan masyarakat.

Dari berbagai upaya di atas diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan khusus sesuai dengan hak-haknya. Sehingga anak tidak akan kehilangan hak-haknya untuk mengembangkan potensi secara optimal. Dengan demikian anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensinya seperti anak-anak lain untuk membekali hidupnya serta dapat bermanfaat bagi dirinya, lingkungan, dan masyarakat.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Anak berkebutuhan khusus hendaknya memperoleh pelayanan secara khusus. Apapun upaya untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di antaranya:
(1) menindaklanjuti landasan yuridis,
(2) menindaklanjuti Konvensi hak anak,
(3) Melakukan kerjasama dengan orang tua, guru, organisasi profesional, dan masyarakat.

2. Saran

Pentingnya pelayanan pada anak berkebutuhan khusus hendaknya para guru mampu memberikan layanan secara khusus pada anak-anak yang membutuhkan sehingga anak-anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya. DAFTAR PUSTAKA'

Artikel 9 :

Rabu, 2009 Maret 18
Menjembatani Gap Teknologi Informasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali menabuh genderang perang melawan kesenjangan pendidikan antara sekolah di kota dan desa terpencil. Hal itu terkonsep dalam Sekolah Terpencil Berbasis Teknologi Informasi (STBI). Idealnya, semua sekolah di pelosok Jawa Barat terkoneksi dengan internet sehingga murid-muridnya bisa menikmati informasi seperti layaknya anak-anak di perkotaan.

Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Jabar pun memulai “langkah kecil” untuk mewujudkan STBI. Kepada enam desa di Kec. Langkaplancar Kab. Ciamis (SDN Bangunjaya 1, SDN Cimanggu 5, dan SDN Pangkalan) serta Kec. Cidaun Kab. Cianjur (SDN Cidaun 2, SDN Kertajadi, dan SDN Hegarmanah) Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf memberikan bantuan perangkat informasi dan teknologi (IT) yang ditandai peluncuran STBI pada 28 Oktober 2008 di SD Cipageran Mandiri 1 Kota Cimahi.

Dede Yusuf pun mempraktikkan teleconference videocall 3G dengan SD Bangunjaya 1 Langkaplancar Kab. Ciamis untuk menunjukkan target program itu telah terpasang perangkat IT. Namun, perangkat tersebut diambil kembali oleh PT Telkomsel sebagai penyandang dana corporate social responsibility (CSR).

Kepala SD Cipageran Mandiri 1 Cimahi Yoyoh Setiasih pun kecewa. “Interupsi” dari Yoyoh nyaris menuai citra negatif Pemerintah Provinsi Jabar. Bukan apa-apa, Yoyoh memiliki dasar yang cukup kuat, yakni janji pihak Telkomsel untuk pemasangan perangkat IT secara permanen.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dadang Dally pun bersikeras bahwa sekolah tersebut hanya sebagai tempat peluncuran. Menurut dia, sekolah tersebut layak dijadikan sebagai tempat peluncuran karena ada gedung yang memadai.

Ketidaksinkronan tempat peluncuran dengan target program dipertanyakan oleh beberapa pihak. Pasalnya, target dari program STBI sebenarnya adalah enam SD terpencil tadi. Bisa dimaklumi, itu terjadi karena persiapan Disdik dengan waktu yang sangat terbatas.

Proses peluncuran yang menampilkan layar lebar melalui teknologi 3G, oleh beberapa pihak juga diasumsikan diberlakukannya konsep distance learning. Rupanya, program awal STBI baru sebatas memberikan seperangkat bantuan untuk digunakan sebagai fasilitas menggali informasi bagi sekolah terpencil.

Solusinya, Pemprov Jabar pun akhirnya memberikan bantuan seperangkat IT bagi SD Cipageran Mandiri 1 Cimahi. Ternyata, proses pemberian bantuan bagi sekolah tidaklah lama, sulit, dan birokratis seperti yang selama ini mereka keluhkan kepada publik.

Hal itu menunjukkan pula, sebenarnya SD di tingkat kota pun masih tidak terjamin bebas dari “buta” IT. Artinya pula, dari sisi IT bisa dibilang belum ada disparitas yang begitu jauh antara SD di kota dan di pedesaan yang terpencil.

**

Tujuan program STBI, demikian Dadang Dally, untuk memperpendek kesenjangan kualitas pendidikan yang terjadi antara sekolah di daerah pelosok dan kota. Melalui program ini, secara bertahap, Pemprov Jabar ingin memperkenalkan teknologi informasi kepada murid di daerah pelosok.

Secara teknis, Dadang menjelaskan, STBI memiliki konsep dasar distance learning. Sekolah terpencil yang terkoneksi dengan internet mendapat materi pembelajaran yang telah dirancang oleh tim Crayonpedia lewat laman (website) crayonpedia.org. Sedangkan kurikulumnya disiapkan Pemprov Jabar.

“Sekarang tim sedang bekerja menyusun konsep kurikulum dan materinya. Diharapkan, pertengahan tahun 2009 konsep itu sudah bisa diterapkan,” ujar Dadang.

Terkait berbagai infrastruktur yang mesti dipenuhi untuk mendukung program tersebut, Dadang mengakui masih banyak yang harus dipersiapkan, antara lain jaringan internet dan perangkat multimedia di sekolah-sekolah di daerah terpencil. Selain itu, guru-gurunya pun juga harus bisa menggunakan internet sebelum mengajarkan kepada murid.

STBI tentunya tidak bisa berjalan tanpa bantuan dunia industri sebagai penyedia jaringan dan perangkat multimedia. Untuk itu, Disdik Jabar terus mendorong dunia industri membantu mewujudkan program tersebut.

“Setiap perusahaan kan memiliki dana CSR. Kami sangat berharap sebagian dana itu dialokasikan untuk membantu menyukseskan STBTI. Dengan jumlah 2.612 SD terpencil yang tersebar di 370 kecamatan di 17 kabupaten di Jabar, kesetaraan kualitas pendidikan tidak akan tercapai hanya dari anggaran pemerintah.”

Sementara itu, General Manager Sales and Customer Service Telkomsel Regional Jabar, Tb. Daniel Azhari menuturkan, investasi penyediaan jaringan multimedia seperti di Langkaplancar sangat besar.

“Kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, penyediaan jaringan multimedia di daerah terpencil jelas tidak menguntungkan karena jumlah pemakainya pun sedikit, bahkan tidak ada. Tapi karena kami melihat dari sudut pandang CSR, ada pertimbangan dari manajemen untuk bisa dilakukan,” ujarnya.

**

Ketua Komisi E DPRD Jabar Nur Supriyanto berpandangan lain. Ia melihat program STBI yang dicanangkan wagub baru sebatas wacana spontan. Namun, secara pribadi ia menyambut baik gagasan itu.

“Kita pun harus berpikir ke arah sana kalau ingin pendidikan di Jabar maju. Tapi, untuk anggaran tahun 2009, saya tidak melihat program itu dalam RAPBD,” ujarnya.

Menurut Supriyanto, pembelajaran berbasis TI untuk saat ini bisa diterapkan dahulu di perkotaan yang sarana dan prasarananya memungkinkan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan tidak akan terlau besar karena beberapa sekolah di perkotaan telah memilik laboratorium multimedia.

“Banyak prasyarat yang wajib dipenuhi apabila pendidikan berbasis TI diterapkan di sekolah terpencil, seperti jaringannya dan kesiapan guru. Jangan sampai pemerintah mengirimkan perangkat komputer tapi ternyata tidak bisa dipakai. Padahal, di daerah terpencil saja ada yang belum teraliri listrik,” tuturnya.

Nuryanto sepakat bila Pemprov Jabar mendorong peran serta swasta dalam peningkatan mutu pendidikan. Namu, peran swasta jangan dulu diarahkan untuk program STBI, melainkan pengentasan Wajar Dikdas 9 tahun yang telah dicanangkan Jabar hingga 2010.

Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Said Hamid Hasan menyambut positif program sekolah terpencil berbasis TI. Menurut dia, implementasi TI merupakan salah satu solusi mengatasi keterasingan wilayah atau penduduk.

“Memang kalau mendatangkan guru lebih mahal. Makanya, seperti di beberapa negara, pendekatan yang digunakan adalah teknologi,” katanya.

Namun, Said mengingatkan, pemerintah harus konsisten dengan program yang mereka buat sendiri itu. “Jangan sampai berjalan satu tahun, setelah itu menghilang. Pemerintah harus serius,” katanya. (Alexander Priyasma/Amaliya) ***

Artikel 10 :

Memburu Salo di Pelosok Wamena (2)
Sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta, saya masih merasakan tatapan mata Salo. Sebuah keinginan untuk kuliah. NGO yang memberi beasiswa Salo selama di SMA, belum memperlihatkan sinyal ke arah sana. Salo, seperti halnya aku, hanya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan datang membantu hambaNya.

Roda pesawat mendesis bergesek dengan aspal landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta. Pertama yang kuingat adalah kaset hasil syuting Salo selama di Wamena. Bikin naskah, lantas ritual proses editing, dubbing, kulalui dengan sesekali menahan air mata setiap kali melihat adegan Salo mencebur ke sungai agar bisa mencapai lokasi sekolahnya. Adengan itu bukan di Afrika atau benua terbelakang lain, tapi di negeri ini.

“Salo Berjuang Meraih Pendidikan” tayang di Liputan6 Siang. Oleh rekan produser ditayang-ulang pada hari lain. “Bagus dan menyentuh,” alasannya.

Hari berganti minggu, beralih bulan dan begitu seterusnya terulang, tak ada kabar lagi dari Wamena. Menghubungi Salo? Lebih tidak mungkin lagi. Cerita Salo nyaris mirip dengan kisah tokoh cilik di Laskar Pelangi yang harus melupakan bangku sekolah karena ketiadaan biaya. Bahkan, aku sempat khawatir, Salo bakal tertelan “kemegahan” alam Wamena.

Lima bulan kemudian telepon selulerkur bergetar. Nomor di seberang tak kukenal, namun degup jantung kian kencang manakala kudengar suara khas itu.

“Kakak, Salomina sekarang sudah kuliah.”

“Di mana?” tanyaku sedikit menjerit.

“Di Yogya, Jawa.”

Entah pikiran apa yang ada di benak. Rasa haru, bangga bergumul jadi satu ingin bertemu Salo. Tapi darimana Salo mendapatkan semua kesempatan itu?

Tawa bernada kurang ajar nyaris pecah ketika mendengar cerita Salo mengalami perubahan budaya di lingkungan baru. Semua telah tersedia, dari pemondokan hingga kebutuhan sehari-hari. Perjalanan Wamena-Yogya dengan pesawat terbang adalah pengalaman tidak terlupakan. Ia merasa takjub ketika mendarat di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, melihat kerlap kerlip keramaian Malioboro. “Sampai di surgakah aku?” Salo melanjutkan ceritanya yang penuh kekaguman.

Satu hal yang masih dilakukannya di Jogya adalah tetap berjalan kaki. Naik bis bagi Salo adalah hal yang memusingkan. Aku tersenyum. Rupanya dia mabuk perjalanan darat. Ya, ini adalah babak baru dalam hidup Salo, menyatu dengan budaya modernisasi. Jauh dari keakraban alam.

Cerita Salo berikutnya membuatku paham betapa berlikunya Salo mendapatkan bapak angkat. Sang bapak angkat –pejabat polri di Papua yang keberatan disebutkan identitasnya karena hanya ikhlas membantu—mengerahkan anak buahnya memburu Salo setelah menonton kisah Salomina yang ditayangkan di Liputan6 SCTV. Salo ditemukan ketika ia mendekati puncak kegelisahan akan masa depannya. Entah apa yang akan terjadi jika Salo tak bertemu sang bapak angkat. Itulah anugerah.

Gadis lugu itu mulai menapak cita-citanya. Memang bukan di Fakultas Kedokteran, tapi pengalaman belajar di Fakultas Teknik Lingkungan, akan digunakan untuk kepentingan tanah kelahirannya, Wamena. Ia kini tak perlu berenang lagi, yang diperlukan adalah peluang, dan itu mulai terbuka lebar melalui tangan hamba-hambaNya.

Di malam penganugerahan Anugrah Adiwarta Sampoerna 2008 itu saya dan kamerawan Yanto Sukma, mengalami de javu, flash back mengenang kesulitan menemui Salo. Nazar atau kaul melakukan sesuatu karena harapan terkabul terucap dari mulut kepala suku di Wamena. Jika anaknya, Salomina, bisa kuliah, ia akan melakukan sesuatu yang agak janggal dilakukan selama ia masih menjabat sebagai kepala suku; melepas kotekanya!

Sesaat ada keinginan terbang ke Wamena, sekadar membuktikan cerita Salo jika ayah kandungnya sudah melaksanakan nazar itu, untuk melepas koteka.

Artikel 11 :

Kampung Belajar bagi Anak Pelosok
Daerah tertinggal dan pelosok desa di Jawa Barat membutuhkan semacam model pendidikan murah yang membebaskan warganya dari kebodohan. Oleh karena itu, Tepas Institute menggagas perpustakaan di tiap desa yang sulit mengakses informasi.

Program pendidikan bagi warga marginal ini dijulukinya 'Kampung Belajar' dan telah dijalankan di empat daerah di Jawa Barat. Di antaranya Kuningan, Bandung Barat, Tasikmalya, dan Kabupaten Pemalang.

Dengan berbekal jaringan para anggotanya, Tepas Institute, yang dipimpin oleh Roni Tabroni, sekarang sedang menggodog agar daerah tertinggal di setiap daerah, khususnya di Jawa Barat, agar warganya mampu membebaskan diri dengan cara memberantas buta huruf, yang sudah terlanjur menjangkiti kalangan tua di daerah-daerah terpencil.

Roni menuturkan, konsepsi 'Kampung Belajar' merupakan program pemberdayaan masyarakat yang fokus di bidang pendidikan non formal yang dibuat secara swadaya. "Program ini untuk sementara fokus ke pendirian perpustakaan warga," ujarnya. Lebih lanjut dia mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan buku dan bahan bacaan lainnya demi terselenggaranya program ini.

Artikel 12 :

Daerah Pelosok Masih Kekurangan Tenaga Guru
Sanggau,- Membludaknya penerimaan tenaga guru setiap tahunnya ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan etos kerja oleh para "Umar Bakrie." Pasalnya, di beberapa pelosok desa di Kecamatan Sekayam, ada beberapa sekolahan yang gurunya sudah sejak lama mangkir mengajar. Persoalan lainnya, banyak sekolah yang cukup membludak peserta didiknya namun tidak sebanding dengan tenaga guru yang ada, sehingga ada beberapa sekolah yang masih kekurangan guru. "Belum lama ini saya mendapat laporan oleh beberapa tokoh masyarakat, bahwa di desanya ada beberapa sekolahan yang saat ini kurang aktif lagi melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya, karena guru-guru yang ada banyak tidak menganjar, sehingga para murid menjadi terlantar dan tidak bisa menerima pelajaran dengan baik," kata Yordanus Pinjamin, anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Fraksi PDIP kepada Pontianak Post, kemarin.

Desa-desa yang saat ini tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kata Yordanus, seperti Desa Malenggang dan Desa Perimpah, Kecamatan Sekayam. Akibat tidak adanya kegiatan belajar mengajar tersebut, para orangtua murid menjadi resah dan kemudian melaporkannya ke tokoh masyarakat setempat selanjutnya disampaikan informasi ini kepadanya. "Karena ini menyangkut pendidikan, laporan itu telah saya sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, untuk segera menindaklanjuti laporan masih adanya guru-guru di kedua desa ini yang tidak mengajar atau menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya," terangnya.

Yordanus juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah pelosok yang saat ini masih kekurangan tenaga guru. Sebab, mana mungkin daerah itu maju jika pendidikan di daerah itu masih jauh tertinggal. Sehingga dia berharap, pihak Dinas Pendidikan segera merealisasikan penambahan tenaga guru khsusus di daerah pelosok. Sedangkan untuk guru-guru yang sering mangkir dari tugasnya, dia meminta sikap tegas Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi kepada guru bersangkutan, sehingga tingkah laku guru seperti ini tidak mudah dicontoh oleh guru lainnya.

Di sisi lain, Yordanus juga meminta kepada Pemkab Sanggau untuk dapat membangun Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) karena untuk di Desa Malenggan, Dusun Daun saja ada 5 gedung SD, namun minim SMP. Sementara masalah lain yang dihadapi di desa ini, adalah belum terpasangnya jaringan listrik, sehingga banyak masyarakat di daerah ini agar pemerintah dapat membangun jaringan listrik termasuk fasilitas umum lainnya seperti jalan. (as)



< Membludaknya penerimaan tenaga guru setiap tahunnya ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan etos kerja oleh para "Umar Bakrie." Pasalnya, di beberapa pelosok desa di Kecamatan Sekayam, ada beberapa sekolahan yang gurunya sudah sejak lama mangkir mengajar. Persoalan lainnya, banyak sekolah yang cukup membludak peserta didiknya namun tidak sebanding dengan tenaga guru yang ada, sehingga ada beberapa sekolah yang masih kekurangan guru. "Belum lama ini saya mendapat laporan oleh beberapa tokoh masyarakat, bahwa di desanya ada beberapa sekolahan yang saat ini kurang aktif lagi melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya, karena guru-guru yang ada banyak tidak menganjar, sehingga para murid menjadi terlantar dan tidak bisa menerima pelajaran dengan baik," kata Yordanus Pinjamin, anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Fraksi PDIP kepada Pontianak Post, kemarin.

Desa-desa yang saat ini tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kata Yordanus, seperti Desa Malenggang dan Desa Perimpah, Kecamatan Sekayam. Akibat tidak adanya kegiatan belajar mengajar tersebut, para orangtua murid menjadi resah dan kemudian melaporkannya ke tokoh masyarakat setempat selanjutnya disampaikan informasi ini kepadanya. "Karena ini menyangkut pendidikan, laporan itu telah saya sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, untuk segera menindaklanjuti laporan masih adanya guru-guru di kedua desa ini yang tidak mengajar atau menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya," terangnya.

Yordanus juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah pelosok yang saat ini masih kekurangan tenaga guru. Sebab, mana mungkin daerah itu maju jika pendidikan di daerah itu masih jauh tertinggal. Sehingga dia berharap, pihak Dinas Pendidikan segera merealisasikan penambahan tenaga guru khsusus di daerah pelosok. Sedangkan untuk guru-guru yang sering mangkir dari tugasnya, dia meminta sikap tegas Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi kepada guru bersangkutan, sehingga tingkah laku guru seperti ini tidak mudah dicontoh oleh guru lainnya.

Di sisi lain, Yordanus juga meminta kepada Pemkab Sanggau untuk dapat membangun Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) karena untuk di Desa Malenggan, Dusun Daun saja ada 5 gedung SD, namun minim SMP. Sementara masalah lain yang dihadapi di desa ini, adalah belum terpasangnya jaringan listrik, sehingga banyak masyarakat di daerah ini agar pemerintah dapat membangun jaringan listrik termasuk fasilitas umum lainnya seperti jalan. (as)


Artikel 13 :

Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus
KUPANG,SABTU-Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mendukung pendidikan layanan khusus. Program ini diprioritaskan untuk anak usia sekolah di lokasi bencana, pulau atau desa terisolir, anak-anak dari keluarga sangat miskin, terbelakang, dan tidak punya orangtua.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Sabtu (11/10) mengatakan, pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi anak-anak termarjinal. Mereka yang selama ini tidak mendapat pelayanan pendidikan sama sekali karena berbagai persoalani. "NTT anak-anak kelompok marjinal ini cukup banyak, selain karena kemiskinan juga kondisi wilayah kepulauan yang sangat sulit dijangkaui. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka proaktif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti program ini,"katanya.

Peluncuran program ini untuk membantu kelompok masyarakat usia sekolah dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh pendidikan. Diharapkan program ini dapat mengatasi kasus buta aksara di NTT yang sampai saat ini mencapai 300.000 lebih. Pendidikan bagi anak anak yang tergolong marjinal tidak dipungut biaya seperti sekolah formal. Guru-guru yang mengajar, adalah guru negeri.

Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal para calon siswa. Pendidikan ini juga mengeluarkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Tetapi jenjang pendidikan layanan khusus hanya berlaku bagi tingkat sekolah dasar, dan masuk SMP mereka sudah bisa bergabung di sekolah formal. Diutamakan dalam pendidikan ini adalah keterampilan siswa untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan modal ini mereka bisa lanjut ke SMP, dan tidak masuk kategori buta aksara lagi.

Artikel 14 :

Sayang, Banyak Anak Cerdas Indonesia Diabaikan!
ANAK-anak cerdas istimewa ber-IQ di atas 125, yang jumlahnya di Indonesia sekitar satu juta anak, hingga saat ini terkesan masih diabaikan. Seharusnya, pengembangan keunggulan anak-anak cerdas dan berbakat istimewa ini mendapat perhatian serius pemerintah.

”Negara mestinya ’bernafsu’ melihat anak-anak berbakat ini. Maksudnya, ada keinginan kuat dan serius untuk bisa membantu pengembangan mereka demi kepentingan bangsa juga pada masa depan,” kata Yohanes Surya, Ketua Yayasan Tim Olimpiade Fisika Indonesia, pekan lalu.

Menurut Yohanes, Indonesia memiliki anak-anak cerdas dengan IQ 125 ke atas dalam jumlah yang signifikan. Potensi ini seharusnya tidak disia-siakan. ”Jika perlu, anak-anak berbakat ini dijadikan sebagai anak negara. Persiapkan mereka dengan baik sehingga pergi ke mana pun ke perguruan tinggi ternama di luar negeri, misalnya, keunggulan mereka muncul. Nama Indonesia juga kan yang harum,” ujar Rektor Universitas Multimedia Nusantara ini.

Seto Mulyadi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, di Jakarta, secara terpisah, mengatakan, harus ada kelenturan dalam kurikulum pendidikan di negara ini. Sekolah jangan hanya mengejar kemampuan akademik dengan mengorbankan pengembangan karakter dan kreativitas setiap anak.

”Meskipun tanpa lembaga khusus, sebenarnya anak istimewa ini bisa ditemukan dan dikembangkan potensinya. Ujung tombaknya ada di guru, apakah mereka mampu melihat potensi setiap anak. Lalu, memberikan treatment yang tepat untuk bisa memunculkan keistimewaan anak tersebut,” ujar Seto.

Menurut Seto, dukungan untuk anak berbakat ini jangan sebatas kepada mereka yang cerdas secara akademik dalam bidang sains semata. Anak-anak yang punya bakat menonjol dalam bidang seni dan olahraga juga harus diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan terbaik.

Seto mengatakan, anak-anak cerdas itu bukan hanya sekadar IQ yang tinggi, tetapi juga punya tingkat kreativitas yang baik, serta memiliki komitmen tugas seperti disiplin dan tidak mudah menyerah.

Secara terpisah, Direktur Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional Eko Djatmiko mengatakan, pelayanan pendidikan bagi anak cerdas dan berbakat istimewa harus mempunyai semacam pusat evaluasi dan pendampingan dari pakar. ”Itu agar tidak terjadi salah diagnosa terhadap anak yang diperkirakan mempunyai potensi cerdas dan berbakat istimewa,” katanya dalam seminar yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara, Pengembang, dan Pendukung Pendidikan Khusus untuk Siswa Cerdas/Berbakat Istimewa, Sabtu (31/1) di Jakarta. (ELN/INE)

Artikel 15 :

Strategi Percepatan Penerapan Pendidikan Berbasis ICT di Daerah Tertinggal
Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas, namun tidak semua wilayah itu terjangkau oleh teknologi yang memadai. Banyak daerah pelosok yang masih kesulitan untuk menerapkan sistem pendidikan yang layak. Sedangkan di daerah metropolitan pendidikan serta perkembangan ICT sudah begitu luasnya. Percepatan perkembangan ICT di daerah metropolitan ini belum diimbangi oleh perkembangn ICT di daerah pelosok (tertinggal). Pendidikan di daerah ini berjalan apa kadarnya dengan peralatan yang minimal.

Akibatnya terjadi berbagai ketimpangan tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang telah sukses menerapkan ICT untuk mengembangkan pendidikan di negaranya, maka pengalaman tersebut hendaknya menjadi motivasi serta referensi bagi pemerintah untuk mewujudkan pasal 31 UUD 45: ”Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak”. Kita dapat menggali pengalaman dari negara Thailand (dikutip dari: Belawati, tian., Thailand-ICT Use In Education), rencana nasional Thailand untuk mengintegrasikan sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan pada semua jenjang tidak hanya pada bidang sains dan teknologi namun juga mencakup seluruh aspek.

Hal ini memunculkan inisiatif Thailand untuk melakukan beberapa hal berikut: (1) Menyediakan guru, dosen, profesor, siswa dan mahasiswa kesempatan untuk belajar mengimplementasikan ICT. (2) Menciptakan link untuk sekolah, universitas, dan perpustakaan online. (3) Optimalisasi pemanfaatan ICT dan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan akan pebelajaran yang kontinu. Perhatian yang khusus ditujukan bagi masyarakat tertentu yang masih belum familiar dengan ICT. Metode dari Thailand tersebut dapat kita generalisasi untuk memberikan solusi bagi kesenjangan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pelosok (tertinggal). Solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengatasi hal tersebut diantaranya adalah: (1) Duta daerah tertinggal — Program untuk mengundang duta daerah tertinggal yang terdiri dari perwakilan guru, dosen, siswa maupun mahasiswa dari daerah tersebut untuk mengikuti paket pelatihan pengenalan dan pemanfaatan ICT untuk daerahnya.

Bagi mereka yang menjadi duta daerah diberi persyaratan untuk menggali kelemahan daerahnya khususnya bidang pendidikan dan setelah menempuh paket pelatihan mereka diharapkan mampu menjawab solusi untuk daerahnya terkait dengan pemanfaatan ICT. Dengan adanya duta daerah tertinggal tersebut diharapkan mampu menularkan pengetahuan tentang ICT kepada masyarakat di daerahnya. (2) Simple Link– Setelah mengetahui daerah-daerah yang masih belum menerapkan ICT, maka diharapkan pemerintah membuatkan simple link dalam setiap instansi pendidikan untuk akses informasi bagi masyarakan daerah tersebut. (3) Optimalisasi potensi ICT daerah tertinggal–Pemberdayaan duta daerah tertinggal untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat dengan reward berupa fasilitas ICT (Duta daerah di beri fasilitas laptop atau garansi internet gratis). Kegiatan ini dapat direalisasikan dalam bentuk pelatihan pemanfaatan ICT. Dengan mengundang duta daerah tertinggal yang dilatih paket penerapan ICT untuk kemudian mereka diberi kewajiban untuk mentransfer ilmu tersebut di daerah mereka. Diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.